Murexsnews.com LUBUK LINGGAU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau melalui Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) resmi menahan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2023 hingga 2024.
Penahanan terhadap ketiga tersangka dilakukan pada Selasa (17/11/2026), berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penyidikan. Mereka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lubuk Linggau selama 20 hari, terhitung mulai 17 November hingga 6 Desember 2026.
Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial DNF, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) periode Januari 2023 hingga Juli 2024. Kemudian HP, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan RTH periode Juli hingga Desember 2024, serta CAN yang menjabat sebagai Manager SPBU 24.316.135 Lubuk Linggau.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuk Linggau, Suwarno, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen Armein Ramdhani, S.H., M.H., didampingi Kasi Pidsus Willy Pramudya Ronaldo, S.E., S.H., M.H., menyampaikan penahanan tersebut kepada sejumlah awak media, Selasa (17/11/2026).
Dalam perkara ini, ketiga tersangka disangkakan melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan pada DLH Kota Lubuk Linggau, khususnya anggaran kegiatan bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas kendaraan persampahan serta pemeliharaan kendaraan persampahan.
Berdasarkan hasil penyidikan, pada Tahun Anggaran 2023 hingga 2024, Bidang Persampahan dan RTH DLH Kota Lubuk Linggau mengelola anggaran untuk dua kegiatan tersebut dengan total sebesar Rp7.590.202.150.
Dari hasil penyidikan, tim penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran BBM dan pelumas kendaraan persampahan. Temuan tersebut meliputi penggunaan BBM untuk alat berat yang dalam kondisi rusak dan tidak beroperasi, kupon BBM berlebih disertai tanda tangan palsu, serta pengalihan kupon kepada pihak lain.
Selain itu, dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan persampahan, penyidik menemukan adanya uang cashback dari biaya pemeliharaan kendaraan.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 05/LHA/L.6.1/H.IV.1/10/2026 tertanggal 9 Oktober 2026, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.502.125.868 atau sekitar Rp1,5 miliar.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan dengan ketentuan pidana primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara itu, untuk dakwaan subsidair, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Saat ini, ketiga tersangka telah menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
Catatan: Ketiga orang tersebut masih berstatus tersangka dan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.












